Dewan Bahas KUA PPAS Bersama Tim Anggaran Diselimuti Beradu Logika

Sul-sel (Inetnews), Pembahasan KUA PPAS tampaknya masih sulit menyamakan satu persepsi KUA PPAS rahun 2020.

Pasalnya suasana sidang anggota dewan dan Tim anggaran menghadapi pembahasan KUA PPAS bersama beraduka logika arah kebijakan daerah.

“masih agak sulit menyamakan persepsi dengan menggunakan logika saat membahas KUA PPAS ditahap awal ini,”aku dewan Oji Ismail.

Suasana sidang hari kedua, memaski penyamaan persepsi tentang arah kebijakan umum dilanjutkan penempatan anggaran masing masing OPD mulai berjalan lebih terarah dan transparan.

Tim anggaran yang diketuai kepala Bappeda-Litbang Enrekang Dr.H Baba,SE.MM menerangkan, secara rinci mulai dari penajaman prioritas kebijakan umum daerah dan penempatan porsi anggaran bagi penguatan,perbaikan infrastruktur ekonomi masyarakat dan penanganan kemiskinan.
Kata dia, kondisi kekinian akibat berbagai kendala yang muncul dan perlunya penguatan dipertimbangkan adanya situasi melemahnya pendapatan masyarakat yang diperlukan solusi supaya terjadi perbaikan kedepan.

“dalam penguatan komponen tersebut sangat strategis menjadi prioritas program daerah disamping program
lainnnya masalah pendidikan,kesehatan,pemberdayaan masyarakat serta sosial kemasyarakatan lainnya,”jelas dr.H Baba,SE.MM (7/11).

Ditengah pandangan analisa kalangan dewan mencuat adu logika terkait sejumlah target dipersiapkan dicapai dalam KUA PPAS tahun 2020. anggota dewan Hairul Tahir mengatakan, tim anggaran seharusnya memberikan gambaran riil terkait peningkatan PAD akan tetapi pertumbuhan ekonomi daerah yang melambat.

“itu mana mungkin jika masyarakat mengalami penurunan pendapatan justru target PAD dinaikkan,”ujar Hairul Tahir dalam logikanya.

Tim anggaran mengapresiasi pandangan dewan sangat positif tetap memperhatikan hasil musrenbang serta muatan pendapat sebagai program DPRD Enrekang.

Dijelaskan Dr.H Baba,SE.MM jika peningkatan komponen pembangunan yang diselaraskan dalam kebijakan program daerah tidak sebatas faktor ekonomi masyarakat melemah.

Juga mekanisme,aturan dalam penyusunan program mampu menghadirkan solusi bagi tumbuhnya ekonomi.

“akan tetapi parameter komponennya sangat banyak diantaranya komponen pajak dan sumber pendapatan sah lainnya,pengelolaan retribusi tambang,retribusi perhubungan dan lainnya,”katanya.

Sementara Oji Ismail legisltor golkar menerangkan, dalam kebijakan umum daerah diperlukan pada skala prioritas yang saat ini dihadapi antaranya upaya penanganan kemiskinan, perbaikan sektor layanan kesehatan supaya dirasakan mudah dan murah juga perbaikan infrastruktur yang menunjang usaha masyarakat.

“arah kebijakan ini dulu yang harus diperjelas sebelum masuk pada kebijakan anggaran nanti,”tutur Oji Ismail.

Sudah hadir didepan rapat dewan Dinkes, Dikbud, Dispopar, dan Bapenda memaparkan program yang sempat diatensi kalangan dewan.

Leave a Reply