Ukir Prestasi, Pemda Enrekang Raih Opini WTP Dua Tahun Berturut.

Sul-sel (Inetnews), Pemerintah Kabupaten Enrekang di bawah kepemimpinan H.Muslimin Bando dan Wakil Bupati Asman.SE, menorehkan pencapaian luar biasa dalam pengelolaan keuangan daerah meraih opini WTP

Meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam pengelolaan Keuangan dan Aset tahun anggaran 2019 diserahkan dan ditandai penandatanganan Berita Acara Hasil pemeriksaan LKPD TA 2019 oleh Bupati Enrekang Muslimin Bando dan Ketua DPRD Idris Sadik.

Melalui Video Converence Penyerahan laporan hasil pemeriksaan serta serah terima LHP LKPD TA 2019 dilakukan kepala perwakilan BPK Makassar Wahyu Triono.

Dikatakan Wahyu Triyono, opini WTP berkat kerjasama eksekutif dan legislatif yang saling sinergi sehingga kinerja anggaran lebih tepat sasaran dan akuntabel bagi kepentingan masyarakat,”kata Wahyu Triyono (29/5).

Menjawab pertanyaan wartawan Bupati Muslimin Bando katakan, Bagi pemda Enrekang penghargaan dari hasil penilaian BPK Opini WTP punya nilai kekuatan tersendiri yakni nilai kekompakan segenap OPD

“ini penghargaan WTP diraih Kabupaten Enrekang untuk kedua kalinya dimulai sejak tahun 2018 dan tahun 2019, karena kami dari seluruh OPD memiliki kekompakan dalam memenuhi kepatuhan aturan dan petunjuk KPK,”kata Muslimin Bando.

Dengan sikap santun juga Muslimin Bando tak menepis kelemahan yang ada dikatakannya,opini WTP tidak berarti bahwa tidak ada lagi daftar dosa tersisa cuman sudah dinilai wajar.

“salah satu kelemahan masih banyak keterlambatan penyelesaian saran tindak lanjut, masih ada kesadaran oknum tertentu misalnya soal aset masih ada ditangan pribadi pejabat yang sudah pensiun tidak segera dikembalikan aset itu harus lembali secepatnya,”tegasnya.

Olehnya itu pengembalian aset roda empat pinjam pakai yang tak ada aturannya, maka akan diberlakukan hukum.

“itu ada tahapannya kalau pemda tidak mampu mengembalikan secara wajar, ini negara hukum agar mitra kita di kejaksaan itu kerjasama membantu mengembalikan aset negara itu secepatnya, “tandas bupati Muslimin Bando.

Tambah dia, hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Sulawesi-Selatan memberikan penilaian opini WTP membuktikan seluruh Organisasi perangkat daerah OPD dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah telah melakukan prinsip keterbukaan dan transparansi.

“melalui pendampingan Inspektorat daerah dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi sehingga dapat meminimalkan kesalahan,”imbuhnya.

Wabup Asman, SE menambahkan, kepercayaanninj tak lepas dari kerja cepat, dan kerja cerdas yang dilakukan eksekutif, legislatif dan masyarakat melaksanakan arahan BPK RI.

Didalam itu peran media terus mendampingi supaya kegiatan berjalan transparan, efiien dan efektif.

“dari kerjasama yang baik tersebut sehingga pelaporan dan kepatuhan sesuai arahan BPK RI terlaksana dengan lancar, “ucapnya.

Video Converence juga di ikuti Ketua DPRD Enrekang Idris Sadik, Wakil Ketua II Abd. Rahman Zulkarnaen dan seluruh kepala OPD se Kabupaten Enrekang.(mas).

Leave a Reply