Bahar Razak: Lindungi Desa Dari Pemerasan Oleh “Oknum”

Makassar, (inetnews.id)-–Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan sekaligus berperan dalam mengisi Pembangunan secara Universal.

Kemudian dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Ujar Muh Bahar Razak yang merupakan Ketua DPD KGS LAI Prov. Sulsel dan salah satu ketua Bidang Kemasyarakatan pada Forum Komunikasi Lembaga Independen (FOKLI).

Bahar menguraikan, bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum maupun masyarakat adat yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat pemerintahan setempat dan diakui berdasarkan kepentingan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang patut dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya Jaminan dari Negara terhadap Identitas sebuah desa, maka tidak satupun pihak yang dapat melakukan intervensi mengganggu terhadap kewenangan kepala desa dalam setiap pelaksanaan atas Perintah Peraturan Perundang-Undangan. Tegas Bahar.

Hal ini diutarakan oleh Bahar, “karena akhir-akhir ini tidak sedikit keluhan dari beberapa kepala Desa yang didatangi oleh oknum-oknum, mulai dari Organisasi yang tidak memiliki Kompetensi dalam bidang Pemerintahan desa , maupun oknum aparat yang mempersoalkan sesuatu yang tidak jelas kesalahannya terhadap kebijakan kepala desa yang Bahkan dianggap oleh Oknum tersebut adanya Perbuatan Melawan Hukum dan dengan seenaknya menuduh adanya Perbuatan tindak pidana Korupsi dan tanpa hasil Audit maupun rekomendasi dari pihak yang memiliki otoritas dalam menghitung atas Kerugian Negara. Ujar Bahar.

Selain dari itu Ujar Bahar, jika terjadi suatu perilaku yang dapat merugikan Negara dalam setiap kegiatan Desa atau yang dilakukan oleh aparat desa, saya kira lebih baik langsung saja dilaporkan tanpa harus menakut-nakuti aparat desanya, Namun tentunya laporan yang dimaksud harus pula sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Kemudian kata bahar, “kurang baik dan tidak elegan dalam mencari nafkah ketika harus mengambil langkah menakut-nakuti orang lain dengan cara mengancam untuk dilaporkan, lalu kemudian berujung pada meminta sejumlah uang dengan jaminan tidak akan dilaporkan”.

Selain dari tindakan oknum itu ujar bahar, “saya menghimbau kepada Para kepala desa untuk tidak takut dengan berbagai Gertakan Sambal yang disampaikan oleh Oknum siapapun, ketika kepala desa sedang dalam menjalankan tugas Pemerintahan, anda dilindungi Peraturan Perundang-undangan”.

Kemudian kata Bahar, selain kepala desa, yang perlu dipahami oleh semua Penyelenggara Negara, bahwa Kepala desa memiliki kewenangan maupun hak untuk membentuk Peraturan Desa yang juga disebut bagian dari Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati oleh Permusyawaratan Desa, jadi harapan saya maupun harapan masyarakat, khususnya mungkin masyarakat yang ada didesa, untuk mendukung kepala desa nya masing-masing agar tidak seorangpun dapat memaksa sesuatu kepada kepala desa untuk memberikan dana-dana yang merupakan dana desa, dimana pada akhirnya seluruh dana yang menjadi hak kelola desa akan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa setempat dihadapan pemilihnya dan kepada Negara. Tutup Bahar.

Leave a Reply