Masa Depan Kanre-rong membutuhkan Kebijakan Kemanusiaan.

Klarifikasi Pemberitaan Media,Terkait Pengelolaan Kanrerong

Makassar (inetnews.id)—-Terkait Pemberitaan pada beberapa media online yang beberapa hari terakhir ini mengulas tentang Penataan pedagang kaki lima Kanrerong karebosi, dimana sempat dalam beberapa pemberitaan telah menyudutkan dan tanpa keseimbangan atas pemberitaan terhadap Pengelola Kanrerong dibawah naungan Unit Pelaksana tehnis dinas (UPTD) kanre-rong, pemerintah Kota Makassar.

Kepala UPTD Pemkot Makassar, H Said, menceritakan tentang bagaimana riwayat perjalanan dalam Meniti Lapak untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) yang saat ini kita ketahui sudah cukup ramai dengan banyaknya pengunjung setiap hari. Tentunya dengan ramainya Lapak PKL kanrerong hari ini, tidaklah semudah yang kita bayangkan untuk mencapai Keberhasilan tersebut, berbagai karakter PKL yang harus kita maklumi satu persatu, salah sedikit saja kami sebagai pengelola nyawa taruhannya, lalu kemudian setelah adanya tanda-tanda keberhasilan atas pengelolaan Kanrerong ini, saya secara pribadi diserang oleh orang-orang yang sama sekali tidak memahami bagaimana perjuangan untuk dapat dipercaya oleh PKL yang direlokasi ke karerong agar mau menempati Lapak Kanrerong waktu itu, dimana situasinya saat ini sudah menjadi perhatian publik.

Memahami PKL untuk direlokasi kata Said, berbeda dengan situasi Program lainnya, karena tentu tidak sedikit cobaan-cobaan yang kami terima dari tuntutan PKL, apalagi PKL Tahap pertama yang memiliki TDU yang Terdaftar sebagai PKL, dimana sama sekali terkadang tidak menghiraukan Aturan Main Pengelola sesuai Regulasi yang ada. Namun demikian segala yang menjadi konsekuensi tugas kami sebagai pengelola harus mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan PKL itu sendiri yang mau tidak mau, harus terakomodir dengan baik.

Lanjut H Said, Pada awal terbangunnya lapak kanre-rong kurang lebih 2 tahun yang lalu, hampir tidak ada masyarakat apalagi PKL yang mau melirik untuk menempati lapak yang sudah terbangun saat itu, singkat waktu pada akhirnya ada beberapa PKL yang mencoba berdagang, satu persatu pedagang kaki lima yang sudah menempati saat itu banyak yang Mundur karena kurangnya pengunjung untuk berbelanja dan pada akhirnya Kebangkrutan PKL kanrerong waktu itu satu persatu berjatuhan, sedangkan TDU nya waktu itu masih berjalan.

Namun karena TDU masih aktif, kami tetap berharap saat itu agar Pedagang yang berhenti tetap berupaya untuk kembali berjualan di kanrerong dengan berbagai dukungan yang kami layani agar tetap bertahan. Hal tersebut kami lakukan, karena ini merupakan amanah, maka semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan kanre-rong untuk tetap bersabar dan tetap memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada PKL untuk berusaha di lokasi kanrerong.

Karena Kami memahami betul, waktu pertama kali dibentuknya lapak kanre-rong saat itu, utamanya PKL yang berdagang dibeberapa Badan jalan di kota makassar sangat mengganggu lalu lintas yang digunakan untuk berjualan, dimana saat direlokasi ke Kanre-rong para PKL yang ada tidak semua pedagang makanan, sedangkan dagangan yang menjadi prioritas di kanre-rong adalah PKL makanan dan minuman, jadi otomatis ketika PKL yang tadinya memiliki usaha misalnya tempel ban, setelah di relokasi ke kanrerong, akhirnya usaha mereka beralih 100 persen ke jajanan makanan dan minuman.

Dari peralihan usaha ini PKL waktu itu, dimana hampir setiap bahan makanan yang tersimpan, terkadang busuk dengan sendirinya karena sedikitnya para pengunjung, dan bahkan Banyak yang gulung tikar akibat situasi yang tidak menguntungkan waktu itu, sedangkan pada sisi lain, Pemilik Lapak yang telah terdaftar, masa penguasaannya hanya sebatas 2 tahun, selanjutnya harus bermohon kembali kepada pemerintah kota makassar melalui UPTD.

Kita ketahui semua, bahwa Penataan Pedagang kaki lima kanre-rong adalah semata-mata upaya kreatif yang dilakukan Pemerintah kota makassar melalui proses Penetapan lokasi, Pemindahan, Penertiban dengan tidak melepaskan tanggungjawab, agar kepentingan umum tetap terjaga, sosial estetika, kesehatan, ekonomi mandiri, keamanan, ketertiban dan dijamin kebersihannya yang tentu kesemuanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk Setiap PKL yang akan memperoleh Lapak di kanre-rong, harus memiliki Tanda Daftar Usaha (TDU) yang diterbitkan oleh pejabat tertentu, dimana kegunaan TDU ini sebagai bentuk alat administrasi Kendali yang harus pula diikuti oleh setiap PKL, utamanya syarat-syarat sesuai yang diatur pada Perwali Nomor 29 tahun 2017 tentang padagang kaki lima Kanrerong Karebosi, dimana TDU masa berlakunya selama 2 tahun apabila TDU-nya tidak diperpanjang.

Olehnya itu, Klarifikasi untuk menjawab atas pemberitaan yang tidak seimbang itu dan saya berharap agar kita ketahui bersama, bahwa Pengelolaan Kanrengrong karebosi ini, sangat banyak kebijakan-kebijakan yang telah dirasakan oleh Seluruh pedagang Kaki lima.

” Contohnya saja, kalau kita bicara aturan, setiap PKL seharusnya memperpanjang TDU-nya dulu lalu bisa berjualan dan menempati Lapak sejak diterbitkannya TDU yang bersangkutan, Namun kami semua mengingat tentang hal yang secara kemanusiaan yang telah dirasakan oleh PKL pada awal-awalnya memasuki Kanre-rong ini, mereka semua telah berkorban yang bahkan modal awal pertama untuk mengisi dagangan nya, itu beberapa kali mengalami kebangkrutan,” jelasnya.

Oleh karena banyak PKL yang tidak sanggup lagi berdagang, pada akhirnya ada beberapa PKL yang sempat Menyewakan Lapaknya kepada pedagang lain, dan jujur, saya memang ketahui hal itu terjadi, namun harus pula kita sadari, secara kemanusiaan, kebijakan itu penting untuk diambil, agar semua lapak yang ada dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Namun demikian, kebijakan inilah yang seakan-akan saya menjadi tertuduh, seakan-akan saya telah memperoleh keuntungan dari hasil Sewa-menyewa dari pengguna awal yang diserahkan kepada pengguna baru, padahal yang menyewakan tempat tersebut, justru Pemegang TDU yang selama ini belum habis masa berlaku TDU-nya. Coba saja kita bayangkan, jika semua Lapak yang Bangkrut kemudian tidak diganti PKL lainnya, justru itu kurang baik kelihatan dan bisa saja pengunjungnya pun semakin Berkurang dan pada akhirnya kanrerong ini hanya tinggal nama dan itu yang kami khawatirkan.

Kami menyadari pula bahwa hukum harus kita junjung bersama tanpa pengecualian, namun demikian, ada waktu tertentu Kebijakan atau kearifan lokal harus menjadi perhatian utama didalam menentukan suatu keadaan tertentu, khususnya dilakukan jika keadaan tersebut sangat dibutuhkan didalam mencapai cita-cita regulasi itu sendiri, sebab jika waktu itu kami tetap berkeras untuk Tetap dalam koridur aturan dalam meraih simpatik pedagang, maka saya tidak yakin kalau hari ini kanrerong bisa seramai yang kita lihat bersama.

Sebab pengelolaan Lapak-lapak kanrerong sama sekali tidak bertujuan untuk mengejar Profit atau keuntungan, justru keberadaannya adalah semata-mata untuk menumbuhkan usaha Kreatif PKL dan sekaligus mendukung pada sektor Pariwisata yang waktu itu adalah salah satu program unggulan Pemerintah kota makassar.

Kami berharap, teman-teman yang sudah menuduh kami telah mengambil keuntungan dibalik pengelolaan PKL kanrerong, harusnya memiliki bukti yang cukup dan tidak menuangkan Opini-opini atau Asumsi-asumsi yang nantinya dapat menjadi keresahan pedagang, Pengelola serta masyarakat kota Makassar pada umumnya. Namun jika Pemberitaan tersebut terus-menerus menyudutkan kami selaku UPTD Kanrerong yang dianggap Telah melakukan sebuah kejahatan, saya kira tidak menutup kemungkinan kamipun akan mempertimbangkan untuk Mengambil langkah hukum.(*)

Leave a Reply