RDP Komisi II Proyek Anjungan Wisata Kota Enrekang Telah Berizin BBSP Makasar

Sulsel (Inetnews),Janji komisi II RDP sekaitan aspirasi masalah proyek revitalisasi anjungan sungai mata allo dari aliansi mahasiswa & pemuda peduli lingkungan Maspul (AMPPLM) dan pihak terkait digelar.

Dipertemukan dalam RDP di gedung dewan dari Dinas PU,Dispopar, PPTK, Camat, Lurah Galonta dan ka lingkungan setempat.

Kadis PU Andi Sapada menerangkan, space wisata ini strategis, di titik tersebut (pinggir sungai) karena lahan sekitar sempit banyak gedung vital pemerintah disisinya.

“Maka space wisata kota Enrekang itu atas izin dan kajian mendalam tim ahli, dilebarkan sedikit dan dilegalitas Balai besar sungai pompengan sekaligus bisa menahan luapan sungai, “aku kadis PU Andi Sapada,MSi (20/11).

Proyek senilai 13,8 milyar dari sumber dana Provinsi Sul Sel ini telah dikonsultasi guna penuhi mekanisme aturan dan perizinan,Amdal dari PUPR pusat melalui Balai Besar Sungai Pompengan, Makasar.

“dari sisi perizinan teknis atas proyek anjungan wisata itu sudah terpenuhi untuk dilaksanakan,”jelas kadis PU Enrekang Andi Sapada, MSi.

Komisi II dan dewan dipimpin Wakil ketua Abd. Rahman Zulkarnain justru belum mendapat keyakinan ada dilanggar sebagaimana tudingan.AMPPLM.

Dari klarifikasi terhadap para pihak yang dihadirkan justru keberatan masyarakat dari proyek itu belum ada keluhan.

“dari penjelasan pihak teknis diduga oleh AMPPLM yang disoal perizinan sudah dipenuhi sesuai aturan, dan belum pernah ada keberatan masyarakat proyek anjungan di Sungai mata Allo itu,”jelas Abd. Rahman Zulkarnain.

Lembaga AMPPLM beranggota segelintir orang menyoal keberadaan tiang proyek penopang geladak beton sepanjang 350 meter berdampak pendangkalan alur sungai dan meluap disaat banjir.

“Diduga proyek Anjungan di sungai Mata Allo dari beberapa pertimbangan ada potensi kerawanan dikemudian hari dan dari regulasi serta perizinan Amdalnya dianggap dilanggar,”ujarnya.

Menurutnya, dilanggar oleh proyek itu UU No 14/ 2008,Permen PUPR 28 /2015, Perda 14/2011 serta PP 38 /2011 Tentang Sungai pasal 11 lalu pasal 22.

“Pemda lebih tepat pengerukan atau normalisasi sungai sehingga potensi banjir bisa teratasi di kota Enrekang,”ujar Risman.

Kadispopar Dadang Sumarna, MSi sebagai leading sektor proyek tambahkan, proyek ini strategis guna menghidupkan kota serta ruang publik yang indah dan lebih luas dinanti masyarakat.

Masih dia, Segala hal dari proses rancang bangun dan pelaksanaan telah dilalui memenuhi prosedural dan hampir rampung.

“Proyek itu sudah terwujud 70 persen begitu dinanti masyarakat dalam menambah keindahan kota,”jelas Dadang Sumarna. (mas)

Leave a Reply