Wakil Ketua DPRD Muna Cahwan ; Indentitas LM Rusman Emba ST Resahkan Masyarakat, Kita Cari Kejelasannya

Inetnews.id – Muna, Begitu Familiar nama LM Rusman Emba ST yang dikenal dikalangan Politisi di Sulawesi Tenggara (Sultra), khususnya di Kabupaten Muna. Kini nama itu menjadi persoalan besar ditengah tengah publik hingga tertayang diberbagai media eletronik seperti TV One, dan TVRI maupun media media ITE lainnya, akibat mencuatnya identitas ganda miliknya saat memasukan permohonan pergantian nama pada tanggal 17 September 2020 di Kantor Pengadilan Negeri Raha Kabupaten Muna Sultra.

Menanggapi hal itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna, melalui Wakilnya, Cahwan Rapi salah satu Legislator dari Partai Demokrat mengatakan bahwa pihaknya saat ini sementara mencari kejelasan identitas tersebut yang membuat terjadinya keresahaan ditengah tengah masyarakat dengan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Disdukcapil dan menghadirkan Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna.

” Terkait persoalan identitas LM Rusman Emba ST, yang sudah mencuat di public saat ini kita telah mengagendakan RDP dengan Disdukcapil bersama Bagian Hukum Setda Muna dan prosesnya sementara berjalan. Walau Disdukcapil tak hadir pada jadwal rapat pertama, namun kita akan kembali mengagendakan waktunya,” Tuturnya.

Terkait dalam pengambilan kebijakan LM Rusman Emba ST selama menjalankan tugasnya sebagai Bupati Muna terpili sejak tahun 2016 lalu hingga 2020 ini dalam mengelola Pemerintahan dan keuangan Negara, namun baru diketahui identitas aslinya berdasarkan Akta Lahir dan Ijazahnya dengan nama LM Rusman Untung, Cahwan berpendapat bahwa pihaknya akan lebih dalam lagi mengkaji hal itu sehingga pihaknya menghadirkan Bagian Hukum Setda Muna pada RDP yang akan di agendakan kembali pada hari Jumat besok.

” Beliau itu kan Bupati namanya LM Rusman Emba ST. Sementara pada Akta kelahiran dan ijaza miliknya itu namanya LM Rusman Untung. Dengan hal itu, Yang pastinya kita akan melakukan konfrontir ke Disdukcapil pihak yang mengeluarkan dokumen kpendudukan. Persoalan kebijakan yang dilakukan oleh Rusman dalam bentuk menandatangani peraturan peraturan daerah itu. nanti kita akan mengkajinya lebih lanjut lagi. Sehingga itu kami berfikir untuk menghadirkan Bagian Hukum Setda,” Kata mantan Ketua DPRD Muna Barat itu.

Dengan tujuan untuk mengkaji bersama bagaimana dengan peraturan peraturan daerah dan surat surat keputusan lainnya yang sudah di tandatangani selama ini atas nama LM Rusman Emba ST sebagai Bupati Muna sementara keabsahan hukum atas nama LM Rusman Emba ST itu baru memiliki keabsahan dengan adanya putusa PN Raha tertanggal 24 September 2020,” Katanya.

Ditambahkan, dengan terbitnya Yang sebenarnya notabene orang ini adalah Rusman Untung namanya. Nanti setelah tanggal 24 pasca putusan PN baru resmi menggunakan nama LM Rusman Emba secara aturan yang benar. Logisnya bahwa Rusman Emba yg kita kenal selama ini ternyata nama aslinya itu adalah Rusman Untung, dia resmi menggunakan nama Rusman Emba setelah putusan PN. Yaitu pada tanggal 24 September 2020. Artinya terkait dengan segala dokumen kependudukannya sebelum tanggal 24 september 2020 berati namanya Rusman Untung sesuai namanya yg tertera dalam akta lahir dan Ijazah miliknya. Yang menjadi pertanyaan bagaimana dengan kebijakannya yg selama ini menggunakan nama LM Rusman Emba ST. Itulah yg akan kita bicarakan lebih lanjut dengan bagian hukum sekretariat daerah Pemkab Muna.

” Kalau juga ternyata ini cacat hukum, biarlah pihak yang berkompeten yang menjustice itu. Intinya kami adalah menjawab keresahaan yang terjadi saat ini ditengah tengah masyarakat . Bahwa ternyata sebenarnya nama LM Rusman Emba ini baru resmi digunakan pertanggal 24 september, meskipun bahwa Rusman Untung dan Rusman Emba ini adalah orang yg sama,” Ungkap Legislator Partao Demokrat itu saat ditemui diruang kerjanya oleh Inetnews.id.

Lebih lanjut dikatakannya, Bahwa tetapi ini terkait dengan Nama beliau ini adalah Pejabat Negara, seorang Bupati yang menjadi Kepala Pemerintahan di Daerah, berbicara legalitas hukumnya sebagai seorang Kepala Daerah, adalah siapa yang membubuhkan nama dan tandatangan itulah yang resmi. Karena hal itu adalah dokumen daerah dan itulah dokumen negara.

” Terkait dengan segala sesuatunya apakah itu melanggar norma hukum , itu nantinya kita akan kaji lebih lanjut dan kita akan meminta kejelasan dulu dari capil. Knapa ada sebuah dokumen kependudukan yang berubah nama dari A menjadi B sebelum adanya putusan dari Pengadilan. Dan Kalau ternyata disana ada pihak yang sengaja bermain dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai mekanisme, terkait data kependudukan dan terjadi pelanggaran hukum yah, kita serahkan pihak yg berwajib yang menanganinya. Dan jika ada staf Disdukcapil yang bermain kita serahkan keatasannya. Begitu juga jika Kadisnya yang bermain, kita serahkan kepejabat diatasnya yang memberikan sangsi,”pungkasnya. (Aland).

Leave a Reply