Diduga Tidak Netral Pada Pilkada Muna, 3 ASN Dilapor ke Bawaslu

Raha, (inetnews.id) – Tiga orang oknum Aparat Sipil Negara (ASN) dilaporkan ke Bawaslu. Sebab mereka diduga tidak netral pada Pilkada Kabupaten Muna.

Bukti dugaan keterlibatan 3 onum ASN itu, setelah mereka memfasilitasi pertemuan salah pasangan calon bupati Muna di rumah adat Barughano Wuna. Rumah ada ini terletak di Jalan By Pass Kota Raha, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna.

Rumah adat tersebut, justru diduga menjadi posko rapat konsolidasi tim pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati LM Rusman Emba – Bahrun Labuta.

Dugaan rumah adat yang dijadikan posko pemenangan calon petahana itu dibuktikan dengan adanya video singkat yang telah beredar di jagad dunia maya.

Dalam video berdurasi 1 menit 9 detik tersebut, terlihat bangunan Barughano Wuna disalahgunakan karena dijadikan lokasi pertemuan untuk kepentingan kampanye.

Dalam video itu, ada beberapa oknum ASN juga turut hadir dalam pertemuan. Ada oknum Lurah, oknum ASN dan juga bahkan turut hadir oknum Camat.

Bermula dari peristiwa tersebut, maka 3 orang oknum ASN yang diduga terlibat politik itu dilaporkan ke Bawaslu kabupaten Muna.

Milly, salah seorang masyarakat Muna, pada hari Jumat (9/10/2020), mengatakan pihak telah melaporkan 3 orang ke Bawaslu. Namun laporan ini ditolak oleh Bawaslu kabupaten Muna. Penolakkan dikarenakan, pihak Bawaslu menilai laporan itu masih memakai format aturan lama.

Menurut Pelapor, Milly, dalam video tersebut jelas wajah oknum ASN yang berinisial IR, AF dan HW. Ketiganya diduga sedang melakukan pertemuan konsolidasi pemenangan salah satu pasangan calon bupati petahana.

“Ketiga terlapor selain melanggar netralitas ASN, secara jelas melakukan aktivitas kampanye yang menggunakan fasilitas pemerintah daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 69 huruf h yakni dilarang kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Kemudian, Pasal 72 (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a sampai dengan huruf h merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Milly.

Akibat laporan ini, tiga ASN tersebut terancam pidana penjara atas tindakan mereka.

Milly meminta agar laporan tersebut ditangani sebaik-baiknya oleh Bawaslu Muna dan menjadi pembelajaran bagi ASN di Muna yang genit berpolitik.

“Ini kasus jelas. Pidana Pemilihan. Bawaslu Muna jangan main-main memprosesnya. Jangan sampai kami ke DKPP. Ini juga jadi pembelajaran, agar ASN di Muna jangan Kawege-wege berpolitik praktis. Kita bersihkan Muna ini dari ASN yang tidak beretika. Bagaimana mau maju daerah ini kalau ASNnya hanya urus politik,” tutup Milly. (Arland)

Leave a Reply