AGMAK Laporkan Rusman Emba ke Polda Sultra Terkait Dugaan Korupsi Paket Proyek

Inetnews.id – MUNA, Aliansi Gerakan Muda Anti Korupsi Sulawesi Tenggara (AGMAK – SULTRA) adalah sekelompok Mahasiswa, pada Selasa (27/10/2020), melakukan pelaporan sejumlah kasus dugaan Korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Muna di Markas Besar Polisi Daerah (Mapolda) Sultra.

Kasus yang dilaporkannya adalah hasil dari pengamatan dan investigasi yang telah dilakukan oleh AGMAK-SULTRA di Raha selama beberapa bulan terakhir ini. Dari investigasi itu, AGMAK menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada beberapa Paket projek yang dilaksanakan di masa pemerintahan Rusman Emba.

Ketua AGMAK-SULTRA, FR pada inetnews.id meminta kepada Polda Sultra Cq. Ditkrimsus untuk segera memanggil dan memeriksa Rusman Emba yang saat ini adalah Calon Bupati Muna. Begitu pula Kepala Dinas PUPR dan Pelaksana Pekerjaan sebagai pihak yang bertanggungjawab pada paket projek itu agar segera di periksa dalam rangka untuk kepentingan penyelidikan.

” Demi berjalannya proses keadilan hukum di negeri ini, atas dugaan tindak pidana Korupsi yang terjadi di Kabupaten Muna, kami minta agar Polda Sultra melakukan penyelidikan dan memanggil serta memeriksa Bupati Muna Rusman Emba, Kepala Dinas PUPR, dan Pelaksana Pekerjaan. Biarkan proses hukum yang bicara tanpa pandang bulu,” Ucap FR Ketua AGMAK SULTRA.

Sementara itu Sekjen AGMAK-SULTRA, HF, dengan pelaporan yang dilakukan menurutnya ini adalah semata-mata demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di Kabupaten Muna.

“Kita bersihkan Kabupaten Muna ini dari perbuatan korupsi. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Selama ini terlihat adem-adem saja. Ternyata banyak uang rakyat yang raib. Masyarakat harus tahu kasus ini. Kita akan kawal sampai tuntas,” tegas HF.

Dia juga menerangkan, atas kerugian negara yang terjadi dari perbuatan tersebut melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sanksinya adalah Penjara seumur hidup dan Paling Lama 20 tahun.

” Diketahui bahwa Pasal 2 ayat (1) pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menjelaskan bahwa jika Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Begitupula pada Pasal 3 UU tersebut menyatakan jika , setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),” Terangnya. (Aland).

Leave a Reply