2007 PKH Diresmikan, Fungsionaris Perindo ; Kades Stop Ancam Masyarakat Karena Kepentingan Politik

Inetnews.id – Muna, Program Keluarga Harapan (PKH) Yang sudah dirancang dan dilaksanakan sejak dzaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) dan di launching secara resmi oleh Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah pada 25 Juli 2007 di Gorontalo, kini program itu pun terus dipertahankan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo hingg saat ini.

Kendati demikian program yang sudah dipatenkan menjadi hak rakyat yang kurang mampu itu, kini di duga pemanfaatannya disalah gunakan , demi alas ploitik dalam mencari pertahanan kekusaan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Seperti halnya di Sulawesi Tenggara (Sultra) dari 7 daerah yang mengikuti Pilkada serentak di Sultra yakni Kabupaten Muna, para Pelaksana Tugas Kepala Desanya (Plt Kades) di duga memanfaatkan PKH ini, untuk memenangkan Calon Bupati Petahana, dengan cara melakukan pengancaman penghapusan penerima PKH yang sudah terdata di Kemensos RI itu.

Menanggapi hal itu, Fungsionaris Partai Perindo, Usman Wado mengatakan masyarakat siapapun yang sudah terdata secara resmi sebagai penerima manfaat pada PKH tidak dapat di hapus oleh siapapun. Baik itu Pemerintah daerah, Kades, ataupun Pendampingnya, sepanjang penerima manfaat masih memenuhi syarat.

” Tidak sembarang orang menghapus data penerima manfaat PKH. Siapapun dia. Semuanya punya prosedur atau mekanisme yang sudah di atur oleh Pemerintah pusat. Kecuali telah masuk kategori Graduasi Mandiri, Graduasi Alami, dan Graduasi Paksa,” Tegasnya pada inetnews.id Sabtu (21/11/20), saat ditemui di Mabes RAPI.

Fungsionaris Partai Perindo itu lebih jauh menjelaskan bahwa penerima manfaat bisa terhapus secara otomatis jika diantaranya telah mengundurkan diri secara prosedur dari kepesertaan PKH atau sudah tidak masuk lagi dalam syaratnya yang sudah di atur baik dalam Undang Undang maupun Peraturan Pemerintah lainnya.

” jika dugaannya seperti itu, kami berharap mereka sadar akan hal yang mereka lakukan itu. Namun saya percaya masyarakat juga sudah cerdas. Sudah paham mana yang benar dan mana yang salah. Jadi stoplah mengancam masyarakat dengan hal yang tidak masuk akan untk mencapai kepentingannya. Apa lagi untuk kepentingan politik. Biarkan penerima Manfaat, peserta PKH menentukan pilihannya mereka untuk menyalurkan hak politik mereka dengan hak mereka sendiri. Dan tidak usalah pakai metode tekan menekan mereka. Sekarang bukan zaman,” Katanya. (Aland).

Leave a Reply