PKH Dilaksanakan Sejak Presiden SBY, Ketua Tim RAPI ; Wagub Sultra Jangan Eksploitasi PKH Untuk Bodohi dan Takuti Masyarakat

Inetnews.id – Muna, Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Program ini dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan
PKH ini dirancang dan berjalan sejak di zaman pemerintahan Presiden RI ke 6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dilaunching secara resmi oleh Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah bersama Pemerintah Daerah pada tanggal 25 Juli 2007 di Gorontalo.

Pertama kali penyaluran itu pada tahap awal dengan anggaran sebesar Rp 1 triliun , itu dilakukan di 48 Kabupaten Kota pada 7 Provinsi. Diungkapkan oleh Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon (Paslon) LM Rajiun Tumada – H La Pili (RAPI), Muhammad Aksah pada wartawan Sabtu (21/11/20), di Markas Besar pemenangan RAPI.

Kata Dia, temuan tersebut memunculkan dugaan bahwa Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Wagub Sultra), H Lukman Abunawas, telah menyalahgunakan wewenangnya. Sebab program PKH merupakan program pemerintah pusat, bukan program partai politik tertentu.

“Saya ingatkan kepada Wakil Gubernur yang juga Ketua PDIP Sultra agar tidak mengeksploitasi program PKH dan bantuan sosial lainnya untuk kepentingan politik calon-calon kepala daerah yang diusung PDIP. Karena program PKH ini sudah jelas bukan programnya PDIP, maka Wagub jangan melakukan gerakan gerakan tambahan yang seolah-olah hanya PDIP yang berjasa dalam program PKH,” Tegasnya.

Aksah mengungkapkan lagi, jika pihaknya menemukan surat yang beredar tersebut menggunakan kop surat PDIP yang meminta kepada Ketua DPC DPC PDIP yang 7 daerahnya yang ikut Pilkada untuk menghubungi Koordinator koordinator pendamping PKH di Kabupaten untuk berkonsultasi dengan Koordinator pendamping Provinsi bersama Wagub Sultra di sekretaria DPD PDIP Sultra. Dan dalam Surat itupun tertera tandatangan Ketua DPW PDIP Sultra, H Lukman Abunawas dan Sekretarisnya, Made Suparna

“Jika surat yang beredar ini benar adanya maka patut diduga kalau DPD PDIP Sultra memiliki niat untuk memanfaatkan program PKH untuk kepentingan politik Partainya. Tentu saja ini sangat menciderai demokrasi karena sangat tidak mendidik masyarakat dalam menyalurkan hak politik. Pilkada itu kan hanya sarana untuk perwujudan kedaulatan rakyat. Janganlah rakyat selalu dibodohi dan ditakut-takuti”, Seru Muhammad Aksah, eks Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sultra.

Lebih jauh dikatakannya, cara cara yang kami duga tidak sehat yang bakal dilakukan oleh Wagub Sultra dengan menggunakan wewenangnya hingga meminta para koordinator pendamping PKH untuk melaksanakan konsultasi di sekretariat DPD PDIP bersama koordinator pendamping PKH Provinsi, ini sudah bisa kami kategorikan sebagai pelanggaran Pilkada.

” Acuannya jelas. Pasal 71 ayat 3 UU No 10 tahun 2016 Dan Sangsinya pun jelas pada Pasal 71 ayat (5) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 188 sebagai tindak pidana pemilihan. Jadi kami sampaikan kepada Wagub Sultra, agar hati-hati atas nama bansos dan membungkusnya dengan tujuan tertentu (kepentingan pilkada). Apalagi dari 7 daerah yang mengikuti Pilkada salah satunya di Muna adalah calon Bupati dari Partainya yang juga adalah Petahana,” tutupnya. (Aland).

Leave a Reply