MENOLAK DITEMPATKAN


Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep, dr. Indriany Latif, MKes, ketika dihubungi, Selasa (5/11/2019) mengakui bahwa pelayanan kesehatan pada masyarakat di kepualauan Pangkep memang sangat timpang dibanding dengan perkotaan. “Kami akui belum belum bisa memberikan pelayanan yang memadai, karena selain fasilitas sekaligus tenaga dokter juga sangat minim,” kata Indriany.

Indriany kembali menegaskan bahwa saat ini memang tidak ada dana khusus dari pusat untuk pengadaan fasilitas kesehatan, misalnya kapal rumah sakit yang secara khusus mobile dari satu pulau ke pulau lain secara berkelanjutan. “Selain itu tenaga dokter juga tidak ada sehingga mengandalkan tenaga perawat atau bidan saja,” papar Indriany.

Soal tenaga dokter lanjut Indriany memang cukup pelik. Pihak pemerintah daerah sebenernya sudah berupaya menempatkan dokter umum di beberapa Puskesmas di kawasan kepualana. Tapi persoalannya tidak semua dokter bersedia ditempatkan disana. Pada tahun lalu misalnya, sebenarnya Pangkep ada empat orang dokter yang akan ditempatkan di kecamatan Liukang Tangaya, Liukang Kalmas serta pulau-pulau sekitar. Tetapi begitu mereka tahu akan ditempatkan di kawasan jauh dari perkotaan para dokter tersebut tidak bersedia dan langsung mengundurkan diri sebagai ASN dan memilih praktiek di perkotaan. “Jadi soal pemerataan dokter ini tidak mudah,” imbuhnya.

Kendati demikian pihak pemda tetap berusaha maksimal agar masyarakat kepualauan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Salah satunya dalam waktu dekat ada ambulance air hibah dari propinsi Sulsel yang diberikan kepada Kabupaten Pangkep yang rencannya akan ditempatkan di Liukang Tangaya. “Insya Allah Desember sudah bisa kita luncurkan dan untuk melayanai pulau-pulau yang ada di sekitar Liukang Tangaya,” jelasnya.

Di dalam ambulans tersebut kelak ada perawat dan bidan yang tujuannya untun mengambil pasien di beberapa pulau yang membutuhkan pertolongan untuk dibawa ke rumah sakit terdekat.
Selain itu Indriany juga mengakui bidan dengan status tunjangan harian di kepualauan dibayar sebesar Rp 500.000 per bulan. Menurutnya bahwa Pemda tidak memiliki cukup dana untuk membayar para bidan tersebut dengan nilai yang lebih layak. “Mereka itu sebenarnya adalah tenaga sukarela tetapi apapun kami tidak mungkin tinggal diam saja makanya kami bayar sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada yaitu Rp 500.000  bulan dan baru kami cairkan setiap 3 bulan sekali,” katanya.

Salah satu alasan Pemda belum bisa membayar dengan nilai yang layak, sebab bidan yang masuk status THL (tenaga harian lepas) tersebut untuk Pemda Pangkep saat ini jumlah mencapai 5000 orang, “Tenaga kesehatan itu tidak hanya di kepulauan, saja tetapi juga ada di desa-desa bahkan pegunungan,” imbuhnya.  (*)
Gandhi Wasono M

Leave a Reply